REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Effendi Simbolon menyebut keberadaan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai tenaga outsourcing di lembaga DPR. Sementara, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai pemegang saham.

"Ko 5 (KMP) sebagai pemegang saham dan 5 lainnya disebut sebagai outsourcing," ujarnya kepada wartawan di diskusi Warung Daun, Sabtu (1/11).

Ia menuturkan kelembagaan DPR tidak bisa dilaksanakan oleh lima pimpinan (parpol) saja. Pasalnya, terdapat 10 parpol di DPR. Serta, eksistensi partai tidak berlaku di DPR. 

Menurutnya, jika DPR demikian maka sudah layak seperti kartel yang menguasai kelembagaan. Maka, hal itu sangat membahayakan. Sehingga, KIH melakukan mosi tidak percaya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PKS, Mahfudz Siddiq mengatakan terkait kisruh DPR, KMP pun berharap presiden Jokowi-JK atau pun pimpinan parpol bisa bertemu menyelesaikan masalah tersebut dan bekerja sama.

Ia pun mengingatkan kepada PDIP agar tidak ahistoris, dimana PDIP pernah membahas pimpinan Dewan pada Tahun 2004. "Kita disebut melanggar tatib tapi justru KIH melakukan tindakan (DPR tandingan) yang tidak ada aturannya," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika