REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perselisihan antara koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat di DPR membuat proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhambat. ‎Dua nama calon pimpinan KPK yang harus melewati seleksi di DPR sebelum menjadi pimpinan KPK adalah Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.

Deputi Pencegahan merangkap Juru Bicara KPK ‎Johan Budi SP‎ berharap DPR segera melakukan kerja nyata demi kepentingan rakyat banyak seperti dalam janji selama kampanye.

"Kami berharap DPR melaksanakan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang," kata Johan kepada wartawan, Jumat (31/10).

Johan berharap, sebelum tanggal 10 Desember DPR bisa segera menentukan siapa satu dari dua kandidat yang pantas menjadi pimpinan KPK.

‎"Kami berharap sudah langsung ada keputusan karena masa tugas Pak BM (Busyro Muqoddas) adalah 10 Desember," katanya.

Johan mengaku pasrah jika akhir November ini DPR belum bisa melakukan seleksi siapa yang menjadi calon pimpinan dari dua kandidat hasil seleksi tim pansel."Tapi bagaimanapun juga itu domain DPR. Kami sebagai user  tidak bisa memilih pimpinan kami sendiri," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika