REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencananya akan meluncurkan program Keluarga Produktif yang mencakup Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pada pekan depan.

Seluruh program yang dibiayai oleh APBN tersebut bakal memakan dana triliunan rupiah. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menuturkan, program Keluarga Produktif nantinya membutuhkan anggaran sebesar Rp 6,244 triliun.

"Diambil dari dana bantuan sosial (bansos) yang berada di Kementerian Sosial," ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi (rakor) di kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (31/10).

Menko PMK Puan Maharani mengatakan, pembagian KIS akan difokuskan kepada masyarakat prasejahtera yang terdaftar sebagai penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jumlah mereka adalah sebanyak 86,4 juta orang.

"Mereka akan menerima KIS secara bertahap selama periode 2014-2015. Untuk masa selanjutnya, kami berharap jumlah penerima kartu ini bisa bertambah," imbuh Puan.

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, mengungkapkan, untuk tahap awal, KIP akan diberikan kepada 152.434 siswa di 18 daerah. Antara lain, Jembrana (Bali), Pandeglang (Banten), DKI Jakarta, Cirebon, Bekasi, Kuningan (Jawa Barat), Semarang, Tegal (Jawa Tengah), Banyuwangi, Surabaya (Jawa Timur), Balikpapan (Kalimantan Timur), Kupang (NTT), Mamuju Utara, dan Pematang Siantar (Sumatra Utara).

"Mereka yang menerima KIP pada fase awal ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK," ujar Anies.

Ikuti Whatsapp Channel Republika