REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Merah Putih (KMP) akhirnya menyapu bersih pimpinan komisi DPR RI. Setelah memastikan komisi XI dan komisi V dipimpin oleh kader fraksi anggota KMP. Dengan sapu bersih ini, ada tuduhan dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bahwa DPR berupaya menghambat kinerja kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Namun Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan membantah tudingan dari seteru KMP tersebut. Menurutnya langkah DPR untuk segera membentuk komisi adalah untuk mendukung kinerja pemerintahan.
Terkait penguasaan KMP di komisi karena KIH belum juga menyetorkan nama anggota untuk komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Pembentukan dan pemilihan pimpinan komisi ini dinilainya sudah sesuai dengan aturan dan tata tertib dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"No...Kita justru memercepat bukan menjegal kinerja Jokowi," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Taufik menambahkan, DPR ingin segera mendukung kinerja Jokowi karena Presiden Jokowi sudah melayangkan surat kedua ke DPR untuk membahas budgeting terkait perubahan nomenklatur kabinet kerja Jokowi-JK. Kalau DPR belum membentuk komisi, justru hal itu yang menghambat kinerja pemerintah.
"Kalau didiamkan terus kasihan pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya politikus PDIP Aria Bima menilai upaya Koalisi Merah Putih menyapu bersih pimpinan komisi DPR RI, sebagai upaya untuk menjegal pemerintah Jokowi-JK.
"Ada deal-deal hiden agenda yang mencoba meng-grounded pemerintahan Jokowi-JK," kata politisi PDIP, Aria Bima di gedung parlemen, Kamis (30/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika