REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan pelantikan pimpinan DPR yang akan dilakukan fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak dapat dilakukan. Pasalnya pelantikan itu tidak memiliki landasan hukum.

"Jadi kalau itu dilakukan saya kira negara ini akan kacau. Akan bubar," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (30/10).

Pimpinan DPR tidak akan mentolelir rencana KIH melantik pimpinan DPR tandingan. Fadli mengatakan pimpinan DPR akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Fadli memastikan pimpinan DPR dan para anggota fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) bekerja sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) dan Tata Tertib DPR.

Dia meminta KIH juga berpijak pada aturan tersebut dalam menyatakan ketidakpuasan. Tanpa merujuk pada aturan dipastikan pelantikan pimpinan DPR dan pemilihan pimpinan komisi oleh KIH bersifat illegal. "Jadi kalau ada yang membuat tandingan pasti ilegal dan mengarah ke tindakan makar," ujarnya.

Rabu (29/10) fraksi yang tergabung di KIH: PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, ditambah PPP menyatakan mosi tidak percaya terhadap lima pimpinan DPR. Mereka mendeklarasikan pembentukan pimpinan DPR tandingan dengan menunjuk Pramono Anung (PDIP) sebagai Ketua DPR.

Sedangkan Abdul Kadir Karding (PKB) Wakil Ketua DPR, Dossy Iskandar (Hanura) Wakil Ketua DPR, Syaifullah Tamliha (PPP) Wakil Ketua, dan Rio Patrice Capella (Nasdem) sebagai Wakil Ketua. KIH juga menyatakan akan membentuk rapat paripurna dan rapat komisi sendiri. Rencananya mereka akan melantik pimpinan DPR tersebut, Kamis (31/10).

Ikuti Whatsapp Channel Republika