REPUBLIKA.CO.ID,JAYAPURA--Gubernur Papua minta kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko untuk menertibkan dan mengawasi dengan ketat pengiriman amunisi ke Papua.
Pengawasan itu perlu dilakukan agar amunisi tidak disalahgunakan dengan diperjual belikan kepada kelompok bersenjata, kata Gubernur Papua Lukas Enembe kepada Antara di Jayapura, Kamis.
Dikatakannya, tertangkapnya anggota polisi dan TNI sebagai penjual amunisi ke kelompok bersenjata tidak mengagetkan karena hal itu sudah pernah dilaporkan namun tidak pernah ada tindak lanjut.
"Dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam penjualan amunisi ke kelompok bersenjata sudah sejak dirinya masih menjabat Bupati Puncak Jaya dimana saat itu kekuatan senjata kelompok yang selama ini melakukan penembakan masih terbatas," kata Gubernur Enembe.
Gubernur Lukas Enembe mengatakan di Tingginambut yang saat itu sering bergejolak para anggota kelompok bersenjata mendapat amunisi darimana kalau bukan dari aparat keamanan sendiri.
Peluru-peluru itu dibeli dengan harga yang bervariasi bahkan mencapai Rp 1 juta/butir sehingga dengan ditangkapnya anggota yang menjual amunisi maka dugaan itu terbukti.
"Amunisi-amunisi itu dijual akibat harga yang ditawarkan cukup tinggi sementara tingkat kesejahteraan aparat keamanan masih terbatas," kata Gubernur Enembe.
Tim khusus Polda Papua, Minggu (26/10) berhasil menangkap Briptu Tanggam Jikwa anggota Polsek Nduga bersama barang bukti 260 amunisi dari berbagai kaliber.
Selain itu tim juga menangkap lima anggota kelompok bersenjata, termasuk dua DPO yakni Rambo Wonda alias Kolor alias Enggaranggo Wonda dan Derius Wanimbo alias Rambo Tolikara.
Dari pengakuan Briptu T.Jikwa terungkap tiga anggota TNI juga terlibat dalam penjualan amunisi ke kelompok bersenjata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika