REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Puan Maharani menjadi menko pembangunan manusia dan kebudayaan dianggap sebagai bentuk penempatan yang kurang tepat. Malah menggambarkan, akomodasi politik di Kabinet Kerja masih terlalu tinggi.

“Bukan dilihat dari jumlah. Kalau dari jumlah mungkin dari 16 yang dijatahkan untuk partai hanya 15 yang terisi. Tapi akomodasi politiknya jauh dari itu angkanya," kata pengamat hukum tata negara Refly Harun, Kamis (30/10).

Ia menilai, penempatan Puan menjadi indikator adanya akomodasi politik itu. Padahal, putri Megawati Soekarnoputri itu membawahi delapan kementrian yang dianggap sangat vital. 

"Menteri yang tidak terlalu cakap dalam bidang itu, tapi karena akomodasi politik, maka kemudian dia diajak juga," jelasnya.

Padahal, menurut refly, ada dua kementrian yang setidaknya menggambarkan siapa Jokowi. Yaitu menko kemaritiman dan menko pembangunan manusia dan kebudayaan.  

"Sebenarnya dari empat menko, ada dua menko yang melambangkan Jokowi yaitu menko kemaritiman dan menteri pembangunan manusia atau dalam bahasa abstraknya biasa disebut revolusi mental, yang kemudian sekarang dipimpin oleh tokohnya,” ungkap Refly.

Ikuti Whatsapp Channel Republika