REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Penolakan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjadi orang nomor satu di Ibu Kota oleh sebagian masyarakat dinilai sebagai hal yang wajar. Hal ini karena hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang merupakan prinsip negara Indonesia.

Imam besar Masjid Istiqlal, Ali Mustafa Yaqub, mengatakan penolakan tersebut harus dilakukan secara baik. Segala bentuk tindak anarkis yang terjadi dalam penyampaian keinginan tersebut dinilai sebagai penyimpangan.

"Sah-sah saja kalau warga ingin menyampaikan keinginan mereka. Tapi, aspirasi tersebut harus disampaikan mengikuti tata tertib yang berlaku," ujar Ali Mustafa usai acara Silaturahmi Ulama dan Umaro di Balai Kota, Rabu (29/10).

Hal ini ia sampaikan menyusul serangkaian demonstrasi anarkis yang dilakukan beberapa Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap Basuki atau yang akrab disapa Ahok. Salah satu Ormas tersebut adalah Front Pembela Islam (FPI).

Dalam unjuk rasa yang FPI lakukan, mereka terus menuntut agar Ahok mundur dan tidak menggantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka beralasan, mantan Bupati Belitung Timur itu tidak sesuai memimpin Ibu Kota yang mayoritas penduduknya adalah Muslim.

Bahkan dalam penuntutan itu, massa FPI sempat melakukan aksi anarkisme. Aksi itu dilakukan dengan melempari para petugas keamanan dengan batu juga benda-benda tajam seperti beling. Akibatnya, beberapa petugas mengalami luka-luka.

Ikuti Whatsapp Channel Republika