Rabu 29 Oct 2014 09:57 WIB

Kartu Indonesia Pintar Jokowi Ditolak

Rep: c97/ Red: Mansyur Faqih
 Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10).   (Antara/Andika Wahyu)
Presiden Joko Widodo (tengah) memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Joko Widodo (Jokowi) mengusung Kartu Indonesia Pintar sebagai program utamanya di bidang pendidikan. Namun ternyata program tersebut tidak sepenuhnya diinginkan oleh masyarakat. 

Wahid dari Jaringan Pengawas Pendidikan Indonesia menyatakan, ada yang lebih penting daripada program tersebut. "Yang lebih penting itu adalah program Indonesia Pintar. Kan kartu hanya sekedar kartu", kata Wahid di Jakarta, Selasa (28/10). 

Menurutnya Indonesia Pintar harus mampu membebaskan biaya pendidikan masyarakat selama 12 tahun. Untuk itu, dibutuhkan anggaran yang besar.

Namun pemerintah tetap harus berupaya untuk hal ini. Karena banyak anak Indonesia yang masih belum bisa sekolah karena biaya pendidikan yang dirasa terlalu besar. 

"Bagaimana Indonesia maju kalau tingkat pendidikannya masih rendah", tambah Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Lisyanti.  

Selain memfasilitasi belajar gratis, pemerintah juga harus mengubah sistem pendidikan. "Sekarang sistem pendidikan Indonesia berada di urutan 40 dari 40 negara. Kita paling bobrok menurut survei the Learning Curve", kata Retno. 

Ia berharap semoga pemerintahan baru sekarang mampu mengubah sistem pendidikan menjadi lebih baik. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement