Selasa 28 Oct 2014 17:50 WIB

Ricuh, Paripurna DPR Malah Jadi 'Rapat Internal' PPP

Rep: c89/ Red: Mansyur Faqih
  Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) berpelukan dengan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar (kiri) disaksikan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zuber (kanan) usai rapat pleno di Jakarta, Selasa (22/4). (Republika/Aditya Pradana Putra)
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (kedua kiri) berpelukan dengan Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar (kiri) disaksikan Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zuber (kanan) usai rapat pleno di Jakarta, Selasa (22/4). (Republika/Aditya Pradana Putra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR, Selasa (28/10) diwarnai perdebatan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Rapat yang sejatinya mengagendakan penetapan nama anggota fraksi pada alat kelengkapan dewan (AKD), lebih banyak diisi perang pernyataan keabsahan internal partai berlambang Ka'bah tersebut.

Kekisruhan dimulai dari sempat dibacakan dan disahkan susunan nama anggotanya di komisi dan AKD. Fraksi PPP menyatakan menolak daftar pengesahan tersebut. 

Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar mengatakan surat DPP versi Suryadharma Ali (SDA) tidak sah. Karena, surat itu tidak disertai tanda tangan sekjen M Romahurmuziy (Romi).

Sebelumnya, DPP PPP versi SDA mengirim surat kepada DPR berisi susunan anggota di setiap komisi dan AKD. Surat tersebut ditandatangani SDA. namun tanpa tanda tangan Romi.

Hasrul mendesak agar ketok palu pimpinan DPR yang diketuai Agus Hermanto dicabut. Ia menilai pimpinan paripurna tidak menghargai haknya bersama sebagian anggota Fraksi PPP yang menolak susunan anggota yang diajukan DPP PPP kubu SDA.

Menurut Hasrul, pengurus DPP yang sah menurut kemenkumham adalah hasil muktamar VIII di Surabaya lalu.

"Sampai detik ini saya masih Ketua fraksi PPP yang sah, pimpinan. Mengapa pimpinan tidak mengundang kami? Tidak bertanya kepada kami mana pengurus yang sah? Izinkan kami membacakan surat dari kemenkumham," ujarnya.

Pimpinan rapat paripurna, Agus Hermanto, menolak untuk mencabut ketok palu pengesahan nama anggota fraksi PPP yang telah dilakukannya dua kali.

"Kami tadi sudah menanyakan bahkan dua kali, apakah nama-nama ini disetujui, tapi tidak ada yang interupsi," ungkap Agus.

Setelah banjir interupsi mewarnai rapat paripurna, pimpinan melanjutkan rapat dan enggan mencabut ketok palunya. Pimpinan kemudian menutup rapat paripurna dengan tetap mengesahkan nama anggota PPP yang telah masuk.

Kesal dengan sikap pimpinan, Hasrul membanting mejanya. Meja baris terdepan sayap kanan ruang rapat paripurna II pun dijungkalkan. Mic dan papan nama anggota dewan di barisan tersebut terbalik. Pecahan gelas tampak berserakan di ruang rapat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement