REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Bali Valerian Libert Wangge, SH mengatakan komposisi menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serta merta mendapat sambutan positif masyarakat.
"Saya mengamati komitmen pemerintahan Jokowi pada aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) belum mendapat respon positif masyarakat," katanya di Denpasar, Selasa.
Ia menilai penunjukkan Yasonna Hamonangan Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menhum dan HAM) tidak membuat kepercayaan tinggi terhadap pembenahan Hukum dan HAM di Indonesia.
Menurut Faris, pihaknya tidak mengetahui rekam jejak menteri bersangkutan untuk bisa mengukur kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan tugasnya untuk pembenahan hukum dan HAM di Indonesia.
"Fokus hukum di Kabinet Kerja Jokowi, komitmennya tidak tertangkap. Kami baru tahu (sosok Menhum dan HAM) saat diumumkan. Bagi kami tidak surprise. Kami tidak tahu siapa itu Yasonna Hamonangan Laoly dan tidak tahu rekam jejaknya," ucap Faris.
Sejak awal, kata dia, HAMI menaruh harapan besar terhadap pemerintah baru dalam konteks penegakan hukum dan HAM. Menurutnya, banyak catatan serius pemerintah sebelumnya yang mesti diselesaikan dalam waktu cepat.
Karena belum bisa memberikan ekspektasi besar terhadap Menhum dan HAM tersebut, pihaknya menaruh harapan besar agar Presiden Jokowi bisa mengangkat Jaksa Agung yang bisa memikul harapan publik untuk pembenahan penegakkan hukum di Indonesia.
Mantan aktivis LBH Bali ini menilai, fokus dan arah penegakan hukum kepemimpinan Jokowi baru bisa terlihat jika Jaksa Agung sudah ditetapkan.
"Siapa Jaksa Agung, baru ketahuan. Ada ekspektasi lebih dari publik terhadap sosok seperti Baharuddin Lopa kala menjabat Jaksa Agung, misalnya. Hal itu saat nanti Jokowi mengumumkan siapa Menhum HAM. Sekarang kita tunggu siapa yang jadi Jaksa Agung. Apakah dia pejabat karir atau non-karir, yang penting bisa membangkitkan harapan publik dengan rekam jejak yang baik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika