Selasa 28 Oct 2014 15:29 WIB

Tak Umumkan Menteri Yang Bermasalah, KPK Akan Dicurigai

Rep: C08/ Red: Winda Destiana Putri
Gedung kantor KPK di Jakarta.
Foto: vitroh-slankers93.blogspot.com
Gedung kantor KPK di Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengumumkan nama-nama menteri maupun calon menteri yang dianggap terindikasi melakukan korupsi.

Menurut Ramadhan, citra KPK akan dipertaruhkan bila tetap merahasiakan nama-nama tersebut. Karena selama ini KPK begitu dipercaya sebagai lembaga independen yang begitu transparan kepada publik dalam memberantas korupsi.

"Kalau ditutup-tutupi, rakyat curiga ada apa ini? jangan-jangan… jangan-jangan..," kata Ramadhan kepada Republika melalui pesan elektronik, Selasa (28/10).

Ramadhan menambahkan dalam momen ini, KPK harus tetap menjaga kepercayaan publik meskipun situasi politik dalam negeri masih cukup tinggi. Sebab kepercayaan publik lah yang selama ini membuat KPK tetap berada pada garus terdepan dalam memberantas perilaku korupsi yang nerugikan negara.

Ramadhan juga menyebutkan bahwa Ketua KPK Abraham Samad juga telah berjanji akan membuka nama-nama yang kena stabile merah dan kuning pada proses seleksi menteri beberapa hari yang lalu.

"Abraham Samad kan menjanjikan dua hari ini akan sampaikan nama-nama itui ke rakyat. ini harus dipenuhi karena akan terus ditagih publik," ucap mantan Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan KPK dalam mengecek rekam jejak kandidat calon menterinya. KPK menandai sejumlah nama menteri yang dianggap berpotensi memiliki masalah hukum dengan warna kuning dan merah, lalu menyerahkan kembali daftar namanya ke Jokowi.

Jokowi sempat mengganti sejumlah nama kandidat menteri yang ditandai oleh KPK. Dan akhirnya mengumumkan nama-nama menteri yang sudah final di Istana Negara. Kini, pasca pengumuman nama-nama menteri dilakukan, Ketua KPK Abraham Samad mengaku siap membuka nama-nama kandidat menteri yang sebelumnya ditandai merah tersebut. Belum diketahui apakah jajaran menteri Jokowi saat ini ada yang sebelumnya ditandai KPK atau tidak

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement