REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Walhi, Greenpeace, serta Yayasan Prespektif Baru yang didirikan Wimar Witoelar meminta Presiden Joko Widodo untuk blusukan ke lokasi kebakaran gambut dan hutan di Riau. Mereka meminta, kegiatan tersebut menjadi agenda utama di awal masa pemerintahan Jokowi.
Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia sumber perubahan iklim. "Sebagai besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan lahan gambut," katanya pada diskusi yang digelar di Mall FX, Jakarta, Selasa (28/10).
Karenanya, penanganan kebakaran hutan harus menjadi prioritas untuk Jokowi. "Semoga dalam 100 hari pertama, ini salah satu program prioritas untuk Jokowi dan Kabinet Kerja," kata Longgena mengharapkan.
Sementara, Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau Haris Gunawan mengatakan bahwa kondisi kritis ini sudah lebih dari 17 tahun terjadi di Riau. Menurutnya, Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam di dunia, dengan kedalaman rata-rata 8-9 meter.
"Sedangkan di Riau ada yang kedalaman gambutnya mencapai 17 meter," kata Haris yang juga mengharapkan prsiden Jokowi agar bertindak sesegera mungkin.
Jadi, lanjut Haris, gaya blusukan Jokowi diharapkan mampu mengatasi masalah yang tak kunjung usai ini. "Gaya presiden baru kita akan menjadi harapan baru agar negeri ini terbebas dari asap," katanya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Taringan mengharapkan penghentian eksploitasi lahan gambut di seluruh wilayah Indonesia. Karena, menurut Abet menurut pengalaman, eksploitasi lahan gambut di Indonesia terbukti gagal.
"Pengalaman itu, sudah terbukti saat di Kalimantan tengah. Sekitar 1 juta hektar terbakar gagal di ekaploitasi. Yang ada kebakaran dan bencana lagi," ungkapnya.
Abetnego melanjutkan bahwa seharusnya pemerintah baru ini mampu menegakan hukum. "Kalau bisa untuk pelanggar kita harus menggunakan hukum multi dors, jadi harus menggunakan banyak peraturan untuk menakuti pelanggar," jelasnya.
Ia juga melanjutkan agar Jokowi harus membuktikan kepada dunia bahwa pemerintah Indonesia tidak lalai mengatasi kebakaran ini.
"Jika pemerintah yang sebelumnya hanya mengakui bahwa kebakaran sebagai bencana namun tanpa gerakan, Jokowi harus membuktikan bahwa pemerintah tidak lalai dengan datang langsung," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika