REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fokus pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada sektor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) adalah merealisasikan kedaulatan pangan.
"Itulah fokus kerja kami dalam misi dan visi pemerintah dan menjadi tugas kami," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera), Basuki Hadimuljono kepada pers, usai Serah Terima Jabatan dari Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, kepada pers, di Jakarta, Senin malam (27/10).
Basuki menyebut, untuk saat ini sudah ada rencana lokasi waduk sebanyak 49 titik di seluruh Indonesia dan tersebar di berbagai pulau.
"Targetnya, dalam tiga tahun ke depan, sudah tidak lagi impor pangan," katanya.
Untuk merealisasikan itu semua, tegasnya, pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.
"Pesan pertama rapat kabinet tadi sore adalah, kami langsung bekerja dan untuk itu akan keluar Perpres khusus tentang anggaran pembangunan 2014," katanya.
Terkait dengan persoalan struktur organisasi kementerian setelah penggabungan, Basuki menegaskan, hal itu akan diselesaikan dalam dua bulan.
"Itu target, tetapi kalau bisa secepatnya. Draf untuk organisasi baru itu akan diselesaikan pekan ini dan segera dikoordinasikan dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara," katanya.
Basuki menambahkan, sektor perumahan rakyat akan diakomodir dalam satu direktorat jenderal.
"Anggaran perumahan rakyat kan sudah Rp5 triliun di 2015. Jadi, saya pikir tak ada masalah. Program renstra yang sudah ada jalan terus," katanya.
Basuki memberikan contoh, RUU Tapera, tabungan perumahan rakyat, akan diajukan ke DPR segera dan persoalan lainnya seperti mengatasi backlog perumahan rakyat juga akan diselesaikan.
Jika RUU Tapera disetujui, katanya, maka per tahun akan dihasilkan 500 ribu unit rumah baru untuk rakya, bailk melalui rumah swadaya, formal maupun skema FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan).
Ikuti Whatsapp Channel Republika