REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tetap dalam posisi memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena itu, ia mengatakan siap melobi DPR.

Tjahjo mengatakan pemerintah akan mengupayakan lobi lebih intensif agar DPR menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 untuk diundangkan sebagai landasan hukum tetap pelaksanaan pilkada langsung.

"Pemerintah tetap sama, ingin pilkada langsung. Makanya semua instansi pejabat di Kemendagri juga harus jago lobi," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/10).

Tjahjo mengatakan telah membangun komunikasi dengan pimpinan DPR. Agar pembahasan perppu bisa dilakukan lebih cepat. Lantaran pada tahun 2015 harus digelar pemilihan kepala daerah di 181 kabupaten/kota dan 7 provinsi.

"Sudah kontak dengan semua teman-teman. Mudah-mudahan dipercepat (pembahasannya)," ungkapnya.

Selain berkoordinasi dengan DPR, Sekjen PDIP itu mengatakan Kemendagri akan secepatnya melakukan pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk membantu KPU yang telah mulai bersiap-siap menyelenggarakan pilkada serentak tahun 2015. "Nanti saya dengan Pak sekjen juga ingin segera ketemu dengan KPU," kata dia.

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Tjahjo, kepastian pilkada langsung merupakan salah satu prioritas utama pemerintahan yang baru. Sebagai perwakilan pemerintah yang bersinggungan langsung dengan penyelenggaraan pilkada, Kemendagri menurutnya akan memastikan pilkada langsung tetap diterapkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika