REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri luar negeri (Menlu) baru RI, Retno Lestari Priansari Marsudi, tidak boleh terlalu akomodatif dengan kepentingan Amerika dan Eropa. Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta Menlu Retno untuk tidak mengistimewakan kepentingan Amerika dan Eropa Baray.
"Satu hal yang tidak diinginkan ialah menlu Retno lebih akomodatif dengan kepentingan AS dan Eropa Barat," tegas Hikmahanto dalam rilisnya kepada Republika, Ahad (26/10) malam.
Menurutnya, Menlu Retno harus melepaskan diri dari spesialisasinya selama ini, yakni fokus pada negara-negara di Amerika dan Eropa. Retno juga harus mengkonsolidasikan lingkungan Kemlu.
Ia melanjutkan misalnya birokrasi harus dapat berjalan dalam mendukung tafsiran baru Kebijakan luar negeri Bebas Aktif. Menlu pun harus memastikan para diplomat untuk segera ditempatkan bila waktunya tiba.
"Menlu Retno juga harus mampu mengubah 'mindset' (pola pikir) para pejabat perwakilan luar negeri Indonesia," katanya.
Tepatnya, 'mindset' dari seorang birokrat tulen menjadi diplomat, yang juga berfungsi sebagai agen pemasar (marketing agent). Hal inilah yang dikehendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hikmahanto menilai Menlu Retno akan menghadapi banyak tantangan berat yang menghadang di depan mata. Ia menilai Retno akan masuk dalam kelompok pemimpin yang tegas. Saat ini, pemimpin yang tegas sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia. Jadi, Menlu baru harus dapat membuat Indonesia Berdaulat secara Politik.
"Menlu Retno harus diberi kesempatan untuk bekerja di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-Muhammad Jusuf Kalla (JK)," ungkapnya.
Selain itu, paparnya, sekat-sekat antar para petinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus dihilangkan. Para pejabat Kemenlu harus bekerja seperti permainan bola 'total football'. Sebagai orang nomor satu di Kemenlu, Retno harus dapat mereplikasi (meniru) gaya kepemimpinan Presiden Jokowi.
Tepatnya, gaya kepemimpinan yang mendengar rakyat, sederhana, bersih dan selalu berorientasi pada kerja serta membuat keputusan. Penerapan gaya kepemimpinan ini, ungkapnya, akan berdampak pada masalah luar negeri di mata publik. Jadi, sebisa mungkin permasalahan itu tidak perlu bereskalasi ke tingkat Presiden.
Jadi, Presiden Jokowi pun terbantu dan dapat berkonsentrasi ke masalah-masalah dalam negeri. Melihat rekam jejaknya, papar Hikmahanto, Retno merupakan diplomat karir yang telah dua kali menjadi Duta Besar (Dubes) dan terakhir menjadi Dubes RI untuk Kerajaan Belanda. Pengalaman sebagai diplomat dan birokrat di Kemenlu, paparnya, tidak perlu diragukan.
"Dalam birokrasi, karirnya pun menanjak tanpa dapat dibendung dan terakhir menjabat sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika