REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo meragukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan Konsep Trisakti Bung Karno dalam kabinetnya. Hal tersebut ditandai dengan masuknya sosok yang terindikasi kasus korupsi masuk dalam kabinet.

"Apa yang disebutsebut Kabinet Trisakti sepertinya hanya menjadi merek dagang atau papan nama saja," ujar politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo, Ahad (26/10).

Bambang juga menilai,  upaya Jokowi dengan menyerahkan daftar menteri ke KPK dan PPATK adalah pencitraan belaka. Karena, pada akhirnya orang-orang yang menjadi menteri adalah orang yang pernah berurusan dengan KPK dan ditandai dengan warna merah dan warna kuning.

Sebelumnya, ratusan massa relawan Jokowi yang tergabung dalam kelompok Kawal Indonesia, Sabtu (25/10), menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Mereka menolak calon menteri yang pernah diperiksa oleh KPK.

"Secara khusus, kami menolak Rini Soemarno jika dimasukkan ke dalam kabinet Jokowi karena dia pernah diperiksa KPK beberapa kali," kata Koordinator Aksi Kawal Indonesia, Joen Ganick, Sabtu (25/10) malam.

Sedangkan Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Bonyamin Saiman mempertanyakan sikap KPK yang seolah membiarkan nama-nama yang diberi tanda merah tetap masuk kabinet. Padahal seharusnya, jika Ketua KPK Abraham Samad menyebut menteri yang diberi tanda merah maupun kuning tak layak masuk kabinet, harus juga dibarengi dengan proses hukum.

Ikuti Whatsapp Channel Republika