REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak pelantikan 20 Oktober 2014, rakyat Indonesia menunggu dengan pengumuman kabinet presiden Jokowi. Pengumuman ini tentunya membawa pesan harapan akan adanya Pemerintahan yang kuat yang mampu menjawab permasalahan bangsa.
Terkait penyusunan kabinet ini, Ketua Wahana Lingkungan Hidup, Abenego Tarigan mengatakan para pemerharti lingkungan hidup mendapat kejutan yang tidak menggembirakan dari presiden Jokowi. Pertama adalah penggabungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Penggabungan ini memberikan sinyal simplifikasi persoalan lingkungan hidup yang menggiring pola berpikir bahwa persoalan lingkungan hidup bertumpu di kehutanan. "Belum lagi potensi konflik kepentingan diantara kedua bidang ini,"tutur Abetnego, di Jakarta , Jumat (26/10).
Kedua, beredarnya nama - nama calon menteri di berbagai media saat ini tidak mencerminkan adanya mereka yang memiliki latar belakang di bidang lingkungan hidup. Hal ini merupakan indikasi bahwa kementerian lingkungan hidup dapat diisi oleh siapa saja dan profesional yang dibayangkan mungkin hanya sebatas aspek managerial.
Kemampuan mendalami persoalan, menerjemahkan tantangan lingkungan hidup di Indonesia, pengelolaan para aktor di lingkungan hidup serta dinamika pergulatan di internasional dikesankan tidaklah menjadi penting.
Ketiga, sampai rumah transisi dan pokja dibubarkan, tidak ada pengumuman yang jelas atas hasil kerja keduanya kepada publik. Apakah program-program lingkungan hidup yang dirumuskan akan dijalankan sepenuhnya atau tidak, menjadi sesuatu yang tidak penting diketahui oleh publik.
Menurut Abetnego, Situasi ini menjadi satu pembuka yang mengkhawatirkan dari pemerintahan Jokowi pada bidang lingkungan hidup. "Lingkungan hidup harus bersiap kembali menjadi bidang kelas dua yang akan diurus oleh pemerintah,"kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
