REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang masih mendukung Suryadharma Ali (SDA) dipertanyakan. Direktur Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sembarangan menetapkan seseorang sebagai tersangka, karena sudah ada alat bukti yang kuat.
Karena itulah, pihaknya mengaku heran dengan sejumlah ulama yang masih memberikan dukungan kepada SDA. "Jelas-jelas tersangka korupsi haji oleh KPK. Selama ini nggak pernah ada yang lolos dari KPK," kata Roy kepada wartawan, Jumat (24/10).
Pihaknya juga menyindir PPP secara organisasi tidak memiliki semangat antikorupsi. Buktinya, seorang tersangka korupsi masih didukung bahkan disanjung-sanjung. Dia mengungkapkan, seharusnya PPP menjadi pelopor reformasi politik dalam internal parpol.
"PPP ini berazas Islam, seharusnya kadernya malu dipimpin seorang tersangka. Dalam konteks ini, Partai Demokrat dan PKS lebih berani daripada PPP yang notabene berbasis agama. Kasusnya yang menimpa SDA juga masalah haji (agama)," sindirnya.
Seperti diketahui, KPK menetapkan SDA sebagai tersangka kasus dugaan korupsi haji tahun 2012/2013 senilai Rp 1,1 triliun. Dalam kasus ini KPK juga mengajukan cekal terhadap Wardatul Asriah, istri SDA dan sejumlah politisi lainnya.
Meski sudah menyandang status tersangka, sejumlah ulama yang tergabung dalam Majelis Silaturahmi Kyai dan Pengasuh Pondok Pesantren Indonesia (MSKP3I) yang diketuai KH Nur Muhammad Iskandar justru memberikan dukungan moril buat SDA. Tak hanya itu, sejumlah ulama dimobilisasi untuk mendukung tersangka korupsi kasus haji tersebut.