REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cukup banyaknya kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang tidak terselesaikan hingga tuntas, menjadi masalah pelik tersendiri baik bagi masyarakat maupun pemerintahan Indonesia.

Melihat kondisi saat ini, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Haris Azhar tidak yakin pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikannya hingga tuntas.

“Saya pesimis,” ujar Haris terkait kemungkinan pemerintahan Jokowi dapat menuntaskan permasalahan HAM yang sudah cukup lama terjadi di Indonesia hingga tuntas, Jumat (24/10).

Haris menilai, pemerintahan Jokowi akan sulit menuntaskan permasalahan karena Jokowi ‘dikelilingi’ oleh orang-orang yang disinyalir melanggar HAM serta orang-orang yang disinyalir tidak pro terhadap HAM.

Haris juga belum bisa memperkirakan sejauh mana pemerintahan Jokowi dapat memberikan jalan terang terhadap kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia. Pasalnya, menurut Haris, semenjak Jokowi diumumkan terpilih sebagai Presiden RI yang baru oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi belum pernah membicarakan permasalah HAM kembali.

Haris menuturkan, sebelum masa kampanye pun Jokowi belum pernah bicara mengenai permasalahan HAM.

“Mau seperti apa. Apakah dia paham kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM-nya apa saja. Lalu menyelesaikannya bagaimana. Sepertinya tidak sampai ke situ (pembahasannya),” terang Haris.

Ikuti Whatsapp Channel Republika