REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) belum bisa melakukan pembangunan di Bandara Halim Perdanakusuma. Sebab, putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan PT ATS atas Memorandum of Understanding (MoU) dengan Induk Koperasi TNI Angkatan Udara (Inkopau) hanya sebatas perjanjian pengelolaan aset tanah.
“Untuk membangun fasilitas penerbangan, taxiway parallel, itu kan harus ada izin prinsip dengan Angkatan Udara,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Hadi Tjahjanto, saat dihubungi Republika, Rabu (22/10).
Aset tanah yang dimaksud yakni lahan terminal seluas 21 hektare. Bukan lahan di bandara secara keseluruhan.
“Jadi kalau seandainya membuat taxiway parallel melampaui kesepakatan tanah tahun 2004,” ujarnya.
Di samping itu, untuk membangun taxiway parallel, fasilitas standard Bandar udara, dan belalai sebanyak 17 unit, diperlukan izin dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, dan Dirjen Perhubungan Udara. “(perizinan) Itu belum,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika