REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis syari'ah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Muktamar VIII 30 Oktober mendatang.

Menanggapi hal tersebut, kubu Romahurmuziy (Romi) balik menuding kalau ada oknum yang sengaja memanfaatkan Ketua Majelis Syari'ah KH Maimoen Zubair (Mbah Moen).

Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi mengatakan, rencana muktamar 30 Oktober hanya akal-akalan dari kubu Suryadharma Ali (SDA). Dia menuding, Mbah Moen dibisiki oleh orang-orang tertentu untuk melegitimasi muktamar tersebut. 

"Kami menyayangkan Mbah Moen ditarik ke sana kemari oleh oknum-oknum itu," katanya di Jakarta, Rabu (22/10).

Menurutnya, Mbah Moen tidak tahu satu per satu orang yang hadir dalam rapat di Hotel Sultan kemarin. Sehingga diklaim oleh kubu SDA dihadiri 24 DPW. 

Emron mengatakan, hal itu tidak mungkin terjadi. Dia mengklaim, semua DPW yang hadir dalam muktamar di Surabaya tidak mengikuti rapat di Hotel Sultan kemarin.

Emron melanjutkan, majelis syari'ah tidak punya kewenangan untuk menyelenggarakan muktamar. Karena muktamar hanya bisa dilakukan oleh pengurus DPP sebagai pemegang mandat untuk menjalankan organisasi. 

"Majelis syari'ah adalah institusi yang memberikan fatwa keagamaan, nasihat, persoalan kebangsaan dan kenegaraan kepada pengurus DPP," katanya.

Berdasarkan konstitusi partai, kata dia, majelis syari'ah tidak sama kedudukannya dengan dewan syuro yang ada di PKB. Karena di PPP, eksekutif partai adalah pengurus harian DPP. Sementara majelis syari'ah hanya lembaga penasihat di bidang keagamaan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika