Selasa 21 Oct 2014 18:28 WIB

DPRD Yakin Jokowi Berikan GBK ke Pemprov

Rep: C07/ Red: Bayu Hermawan
Seorang pekerja merawat rumput lapangan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (1/7). Perawatan rutin stadion dilakukan guna menjaga kondisi stadion yang digunakan berbagai kegiatan dari olahraga hingga konser musik.
Foto: ANTARA FOTO/Aubrey Kandelila Fanani
Seorang pekerja merawat rumput lapangan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (1/7). Perawatan rutin stadion dilakukan guna menjaga kondisi stadion yang digunakan berbagai kegiatan dari olahraga hingga konser musik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Mohamad Taufik yakin Presiden Joko Widodo akan memberikan lahan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran kepada Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya

Wakil Ketua DPRD, Mohamad Taufik yakin Joko Widodo akan memberikan lahan kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran kepada Provinsi DKI Jakarta. Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta itu, pemerintah tinggal bersabar sampai Jokowi menepati janjinya.

"Sudah bisa ditebak pasti bakal dikasih,"  katanya di ruang kerjanya, Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/10).

Ia melanjutkan, lagipula untuk apa Pemerintah Pusat mengurusi Kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran. Menurutnya bila pemerintah pusat  memberikan kewenangan GBK dan Kemayoran kepada Pemprov akan memudahkan konsep tata ruang Jakarta.

"Lagian ngapain pemerintah pusat ngurusin GBK sama Kemayoran //gak//ada kerjaan aja," ujarnya.

Sebelumnya, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan GBK dan Kemayoran membutuhkan pembenahan cukup serius. Seperti halnya di GBK, yang kerap dikuasai oleh oknum pemungut parkir liar.

Selain itu kawasan permukiman dan bisnis terpadu atau dikenal dengan Kota Baru yang akan dibangun di Kemayoran terkendala. Hal ini akibat tidak dapat terbentuknya Surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (SIPPT).

"Ya selama ini Pemprov DKI tidak bisa masuk dua kawasan itu karena itu tanahnya setneg," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia pengelolaan dua kawasan itu akan diserahkan pada Pemprov DKI. Menurutnya, sudah tiga kali penyerahan kawasan-kawasan tersebut dijanjikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement