REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Visi Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikkannya untuk  menjadikan Indonesia berjaya di sektor kelautan dan maritim patut didukung dengan menyampaikan cetak biru pelabuhan laut.

"Sampai dengan era SBY selesai, Indonesia belum layak disebut sebagai negara maritim karena perekonomian, industri, serta perniagaannya belum betul-betul mengoptimalkan potensi laut", kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia, Selasa (21/10).

Maka, keinginan Jokowi memperkuat pembangunan kelautan perlu diwujudkan. Mengingat Indonesia dengan 70% wilayahnya berupa laut justru pembangunan di sektor kelautan dan maritim masih jauh tertinggal.

Anggota DPR yang akan kembali duduk di Komisi V ini berharap, Jokowi menampilkan cetak biru pelabuhan-pelabuhan laut sebagai pendukung rencana tersebut.

Potensi kemaritiman Indonesia juga belum digarap optimal. Dalam hal perdagangan internasional misalnya, keuntungan posisi strategis Indonesia justru dinikmati Singapura karena kemampuan mereka memberi layanan memuaskan bagi kapal-kapal dagang yang melintasi perairan Nusantara.

"Indonesia memiliki tiga buah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dengan potensi nilai perdagangan US$ 1,5 juta per hari. itu saja belum memberi manfaat secara ekonomi," tegas Yudi.

Berdasarkan perhitungan FAO, nilai perekonomian dari laut Indonesia mencapai 3-5 triliun dolar AS per tahun. Sayangnya, kekayaan sumberdaya alam yang sangat besar itu dijarah asing. Nilai ikan yang dicuri nelayan asing dari wilayah Indonesia tidak kurang dari 23 miliar dolar AS per tahun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika