Senin 20 Oct 2014 18:26 WIB

Kadin Minta Jokowi Segera Bereskan Soal BBM Bersubsidi

Petugas membantu warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jakarta, Selasa (7/10).(Prayogi/Republika)
Foto: Prayogi/Republika
Petugas membantu warga mengisi bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Jakarta, Selasa (7/10).(Prayogi/Republika)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk membereskan masalah BBM bersubsidi dalam 100 hari kerjanya.

"Membereskan masalah subsidi BBM, itu yang paling penting," kata Bambang saat ditemui usai menghadiri pelantikan Jokowi-JK di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut dia, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi yang diperkirakan Rp3.000 per liter, permasalahan infrastruktur bisa sedikit demi sedikit terselesaikan karena dana yang digunakan untuk subsidi BBM bisa dialihkan ke infrastruktur.

"Tergantung ketersediaan dana, tergantung dengan kebijakan kenaikkan BBM," katanya.

Terkait pelantikan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-JK, dia menilai memberikan kepastian kepada dunia bisnis karena ada pertemuan antara Jokowi dan mantan rival politknya Prabowo Subianto.

"Dengan berlangsungnya pelantikan, saya rasa bagus, berarti ada kepastian ke depannya lebih baik. Jadi, mudah-mudahan ada kesejukan dalam politik karena ini dampaknya sangat berpengaruh terhadap dunia bisnis," katanya.

Bambang juga optimistis respon pasar akan positif karena sudah ada komunikasi politik antara kubu koalisi dan oposisi tersebut.

"Saya yakin akan positif karena sudah ada komunikasi politik, sudah ada kejelasan dan memberikan kesan sudah stabil. Untuk dunia usaha, stabilitas itu penting," katanya.

Dia mendambahkan dengan adanya kestabilan politik tersebut, investasi bisa lancar masuk ke dalam negeri dan tidak ada lagi modal yang mengalir keluar negeri (capital outflow).

Disinggung mengenai susunan kabinet di bidang ekonomi, Bambang berharap Jokowi bisa memilih kalangan profesional dibanding kalangan partai karena profesional lah yang memahami masalah perekonomian baik makro maupun mikro.

"Kalau mau cari yang profesional, tidak perlu jauh-jauh, ada wamen (wakil menteri), dirjen (direktur jenderal), paling tidak mereka sudah paham permasalahannya apa. Mudah-mudahan yang terbaik," katanya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement