REPUBLIKA.CO.ID, AMBON-- Majelis pemangku adat (Latupati) Maluku memberikan apresiasi atas program Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengembalikan kejayaan Indonesia ke laut.
"Ini nilai-nilai luhur yang dicetus para nenek moyang bangsa Indonesia sehingga harus diimplementasikan dalam membangun tanah Air tercinta," kata Sekretaris Majelis Latupati Maluku, Jhon Pattisahusiwa, dimintai tanggapannya dari Ambon, Senin (20/10).
Jhon yang adalah Raja (sapaan kepala desa di Maluku) Sirisori Islam itu mengakui program tersebut realisasinya tidak mudah seperti "balik telapak tangan" karena kenyataan selama ini pengeksploitasian sumber daya hayati laut dihantui praktik ilegal dengan dukungan oknum-oknum pejabat negara maupun petinggi TNI/Polri.
"Jadi harus komitmen dan konsekuensi dalam menegakkan ketentuan perundang - undangan maupun hukum agar program tol laut itu bisa terealisasi sesuai pidato pertama mengawali kepercayaan rakyat memimpin Indonesia," ujarnya.
Karena itu, Jokowi - JK harus memutuskan anggota Kabinet yang miliki jejak bebas dari praktik KKN dengan memprioritaskan figurnya tidak diragukan kualitas SDM. "Semua komponen bangsa menunggu Presiden dan Wapres RI ketujuh ini mampu mewujudkan program tersebut atau tidak. Pastinya, kita harus memberikan dukungan optimal sebagaimana seruan Kepala Negara," tegas Jhon.
Dia menilai, Maluku dengan karakteristik daerah kepulauan dan wilayahnya sebagian besar adalah laut dengan miliki aneka potensi sumber daya hayati laut miliki peluang strategis untuk mendukung program Jokowi-JK. Presiden Joko Widodo saat sambutan pelantikannya secara tegas menyebutkan bahwa Indonesia telah lama "memunggungi" lautan padahal laut, samudera, teluk dan selat adalah masa depan peradaban bangsa.
Presiden Joko Widodo juga menyebutkan tekadnya untuk mengembalikan secara nyata semboyan yang telah lama dicetuskan oleh nenek moyang rakyat Indonesia, "di laut kita jaya".
Ikuti Whatsapp Channel Republika