Senin 20 Oct 2014 10:12 WIB

Pascapelantikan Jokowi Harus Perjelas Status BBM

Rep: C62/ Red: Djibril Muhammad
Jokowi-JK didampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Jokowi-JK didampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelantikan presiden dan wakil presiden Jokowi-Jusuf Kalla oleh Majelis Perwakilan Rakyat tinggal beberapa saat lagi. Setelah selesai pelantikan Jokowi diharapkan dapat memulai agenda nasionalnya di bidang ekonomi.

‎Hal itu disampaikan Pengamat Politik Universitas Parahayangan Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf, saat dihubungi Republika, Senin (20/10).

Kenapa harus ekonomi yang menjadi awal dimulainya program kerja pemerintahan Jokowi, karena kata Asep, ekonomi menjadi sumber terjadinya masalah-masalah sosial di masyarakat.

"‎Terutama masalah BBM (bahan bakar minyak) harus diperjelas. Mau naik berapa besar," kata Asep.

Menurut Asep jika Jokowi akan menaikkan harga BBM, maka Jokowi harus memberikan kompensasi subsidi BBM untuk rakyat atas kenaikan harga BBM‎. "Tapi harus bisa jamin APBN kita tidak jebol setelah menaikkan BBM," ujarnya.

Jika nanti Jokowi jadi menaikkan harga BBM, Jokowi juga kata Asep, harus berani mengurangi belanja pegawai dan belanja negara yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk dialihkan bagi pembangunan sektor publik.

"Seperti untuk insfrastuktur, pembangunan irigasi dan lain-lain," katanya mengimbau.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement