REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo mendukung Muhammadiyah mendirikan lebih banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jatim. Soekarwo berjanji akan mempercepat perizinan, penyediaan perlengkapan sekolah, hingga pelatihan tenaga pendidik.
Hal itu tidak lepas dari upaya Jatim mencetak lebih banyak lulusan SMK.
"Pada kurun waktu 2014-2019, diharapkan rasio SMK 70 persen dan 30 persen SMA. Untuk mempercepat kita akan buat SMK mini yang mempunyai sembilan jurusan yang nantinya mempunyai keterampilan dan sertifikasi," ujar Soekarwo ketika menghadiri undangan di kantor Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PWM) Jatim di Surabaya, Ahad (19/10).
Meski begitu, Soekarwo menekankan, tenaga kerja lulusan SMK harus mempunyai standardisasi yang mumpuni. Dia menggambarkan, Australia pernah meminta tenaga kerja ke Indonesia sejumlah 150 ribu orang, namun tidak dapat dipenuhi karena peralatan dan pelatihan yang digunakan sudah kuno.
Soekarwo menambahkan, beberapa waktu lalu, atase Jerman sekaligus alumni ITS juga pernah menawarkan standardisasi keterampilan lulusan SMK. Hal tersebut, menurut dia, karena Jerman tengah membutuhkan 6 juta tenaga kerja hingga 2025 mendatang. Menurut Soekarwo, Jatim salah satu yang diberikan kesempatan untuk mengisi pos tersebut.
“Satu langkah maju banyak tenaga ahli yang bersedia memberikan pelatihan bagi calon tenaga terampil kita. Saya juga telah meminta pemerintah pusat untuk membentuk asosiasi standardisasi nasional menjadi satu. Karena dalam peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan adalah langkah utama tidak bisa menyeluruh,” kata dia.
Namun demikian, pendirian SMK Muhammadiyah dirasa akan menghadapi banyak tantangan. Seperti yang dikeluhkan pengurus Muhamadiyah Bangkalan yang terkendala biaya pembangunan mesikipun lahan sudah tersedia.
Begitu juga di Kabupaten Ngawi, di mana pengurus Muhammadiyah mengalami hambatan pengurusan sertifikat tanah wakaf.
“Nanti akan kita bantu untuk peralatan dan perlengkapan SMK. Kalau persoalan sertifikasi saya akan membantu karena sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Soekarwo.
Sementara itu Sekretaris PWM Jatim M Najib menyampaikan terima kasih kepada Gubernur atas dukungan terhadap niat Muhammadiyah mendirikan SMK. Najib menginformasikan, saat ini terdapat 942 lembaga pendidikan Muhammadiyah, yang terdiri dari 339 SD, 5 SLB dan 133 MI.
Selain itu, ada 86 SMP, 179 Mts, 3 SMPLB, 84 SMA, 78 SMK, 34 MA, 1 SMALB, serta 24 perguruan tinggi. RIncian itu belum termasuk 1.732 lembaga pendidikan prasekolah yang dikelola lembaga sayap perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah, yang memiliki 909 TK, 449 KB dan 374 PAUD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika