REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dijadwalkan akan mendarat di Jakarta pada Minggu (19/10) untuk menghadiri pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada Senin (20/10).
"Perdana Menteri Najib Razak sudah konfirmasi kedatangan pada tanggal 19 Oktober, namun kita belum memfinalisasi agenda beliau selama di jakarta selain menghadiri pelantikan pak Jokowi," kata Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato Seri Zahrain Mohamed Hashim di Jakarta, Jumat (17/10).
Menurut dia, kemungkinan Perdana Menteri Najib Razak akan melakukan pertemuan bilateral dengan delegasi sejumlah negara selama berada di Jakarta, termasuk bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang juga dijadwalkan akan menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019. "Semua sedang dirancang tapi belum final," kata Dubes.
Jokowi dan Jusuf Kalla akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR di Jakarta Selatan pada 20 Oktober mendatang. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR, Edi Siregar, mengatakan sembilan kepala negara sahabat akan menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014.
Dia mengatakan sembilan kepala negara yang dipastikan hadir adalah Sultan Brunei Darusalam, Perdana Menteri Singapura, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Timor Leste, dan PM Republik Haiti. Selain itu, Gubernur Jenderal Papua Nugini, Presiden Iran dan ketua parlemen, Wakil Perdana Menteri Thailand, dan PM Australia telah mengonfirmasi akan hadir.
"Lalu ada utusan negara sahabat yang akan hadir dalam pelantikan," ujarnya.
Edi mengatakan utusan negara sahabat yang terkonfirmasi hadir antara lain Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Menlu Inggris, Menlu Federasi Rusia, Utusan Khusus Republik Rakyat Tingkok, Menlu Belanda, Utusan Khusus Vietnam, dan mantan Perdana Menteri Jepang akan hadir.
Sementara itu, Edi enggan menyebutkan alokasi anggaran yang disiapkan kesekjenan MPR dalam acara pelantikan tersebut. Namun, dia mengatakan MPR hanya menyediakan konsumsi para tamu undangan karena anggaran pelaksanaan pelantikan ditangani Komisi Pemilihan Umum.
Ikuti Whatsapp Channel Republika