REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA--Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan tujuh butir pernyataan politik yang dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pengarah Usman D Tokan pada acara penutupan muktamar VIII di Surabaya, Jatim, Jumat (17/10).

“PPP dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar menyatakan diri mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945,” ujar Usman.

Partai berlambang Kakbah ini pun mengajak seluruh elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilu Presiden 2014. Lalu, secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara.

Poin selanjutnya, PPP mendukung Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pilkada dapat dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Mereka juga mendorong pemerintahan yang baru untuk segera melaksanakan reformasi agraria. Serta  membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur.

“PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada seluruh madrasah dan pondok pesantren, setara dengan perhatian Pemerintah terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia,” tegas Usman.

Sebagai pamungkasnya, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika