REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP, Pramono Anung mengatakan partainya tidak akan mencampuri polemik kepemimpinan di internal PPP. Menurutnya keabsahan kepemimpinan PPP merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM (Menkumham) periode Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
"Kita tahu ada dua kubu di PPP. Mengenai keabsahan ada di Menkumham yang akan datang," kata Pramono kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (16/10).
PDIP menyambut gembira terpilihnya Rommahurmuziy (Rommy) sebagai Ketua Umum PPP di muktamar Surabaya. Menurut Pramono, Rommy adalah tokoh muda yang berhasil menjadi pemimpin partai. "Kami berikan ucapan selamat. Rommy tokoh muda sebagai pemimpin partai," ujarnya.
Pramono tidak mau berspekulasi soal peluang PPP bergadung di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Namun menurutnya, Fraksi PPP memiliki pandangan yang sejalan dengan Fraksi PDIP soal waktu dan mekanisme pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR.
"Yang jelas PPP minta ini ditunda dan dimusyawarahkan jadi kalau dipaksakan untuk pengambilan keputusan tidak bisa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika