REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PPP, Fernita Darwis menyesalkan kehadiran elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di pembukaan Muktamar PPP VIII Surabaya. Sebab muktamar yang digelar oleh kubu Rommahurmuziy Cs itu ilegal dan tidak memenuhi syarat konstitusi partai.

"Kami sangat menyayangkan kehadiran elite atau tokoh partai Koalisi Indonesia Hebat dalam pembukaan muktamar yang ilegal," kata Fernita saat dihubungi wartawan, Rabu (15/10).

Fernita mengatakan para elite KIH mestinya memahami konflik politik yang tengah terjadi di internal PPP. Ia menilai kehadiran elite KIH di muktamar justru hanya akan menjatuhkan kredibilitas mereka.

"Masyarakat saja tahu PPP sedang bermasalah. Mereka hadir pada acara yang ilegal, itu akan berdampak pada kredibilitas mereka sendiri dan juga partai yang mereka wakili," ujarnya.

Konflik yang terjadi di PPP juga pernah dialami PDI dan PKB. Menurutnya, dalam konteks itu partai yang tengah berkonflik tidak ingin ada partai lain yang mengintervensi. "Mereka (KIH) seharusnya paham hal ini, tapi sayangnya itu tidak mereka lakukan," katanya.

Seperti diketahui Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo, Sekjen PKB Hanif Dhakiri, dan Sekjen Partai Nasdem Rio Patrice Capela hadir dalam pembukaan Muktamar PPP kubu Romy Cs. Tjahjo Kumolo beralasan kehadirannya di Muktamar PPP hanya untuk memenuhi undangan.

"Saya datang karena saya diundang. Masak diundang tidak datang?," ujar Tjahjo.

Sementara Sekretaris Jendral PKB, Hanif Dhakiri mengatakan kehadirannya bukan untuk mengintervensi persoalan internal PPP. Dia juga membatah apabila PKB akan ingin menggurui Rommahurmuziy Cs cara menggulingkan Suryadarma sebagaimana yang dilakukan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar saat menggulingkan almarhum Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

 "Kami datang sebagai kolega tidak ada niat mengajari PPP. Setiap partai memiliki cara dan solusi atas masalah-masalah mereka sendiri," katanya.

Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini

Ikuti Whatsapp Channel Republika