REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para menteri Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) harus punya kesepahaman visi misi dengan presiden dan wapresnya terkait semangat trisakti. Dengan begitu, pemerintah sepenuhnya dapat mendorong kemandirian di bidang ekonomi.

Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Hendri Saparini mengatakan, konstitusi memang mengamanahkan agar negara mengambil peran terhadap kedaulatan ekonomi. Karenanya, keinginan Jokowi-JK berdikari di bidang tersebut harus didukung.

"Jika ingin visi misi itu tercapai, Jokowi-JK harus menunjuk menteri yang punya kesepahaman dengan mereka," kata Hendri saat dihubungi Republika, Selasa (14/10).

Saat ini, kata dia, negara terlalu liberal. Makanya perubahan harus dilakukan secara bertahap dengan adanya program jangka pendek dan panjang. Namun melakukan suatu koreksi terhadap kondisi itu, bukan hal yang menakutkan.

Kebijakan kerja sama internasional pemerintahan mendatang diharapkan tidak terlalu agresif. Sebab, banyak negara lain yang masih terukur melakukan hal itu. 

Ke depannya Jokowi-JK harus memperhatikan itu karena mereka berkewajiban mendorong kepentingan nasional tersebut.

"Caranya adalah dengan meningkatkan peran BUMN secara maksimal. Pemerintah harus upayakan hal itu agar Indonesia berdaya saing dan perekonomiannya maju," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika