REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menegaskan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali tidak akan hadir dalam muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy-Emron Pangkapi pada 15 Oktober di Surabaya.

"Tentu beliau punya pertimbangan sendiri untuk tidak hadir. Secara fisik yang diperlukan kan kehadiran Ketum. Kalau pengurus bisa hadir bisa tidak," katanya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Tamliha mengatakan, kalau pun Ketua Majelis Syuro KH Maimun Zubair hadir dalam muktamar, SDA tidak akan hadir. Menurutnya, ia menunggu kepulangan Maimun dari perjalanan hajinya.

Karenanya pihaknya akan menunggu fatwa dari Maimun setibanya di tanah air. Ia berharap dengan kepulangannya Maimun dapat mencairkan hubungan antara kubu SDA dan kubu Romahurmuziy. Tamliha melanjutkan jika kedua belah pihak melaksanakan muktamar, maka muktamar itu tidak sah.

"Jika keduanya bersikeras, majelis syari'ah akan membentuk muktamar bersama pengurus harian DPP," ucapnya.

Menurutnya SDA  sudah mengirim surat kepada Dewan Perwakilan Cabang (DPC), terkait pelaksanaan muktamar pada 23 Oktober. Akan tetapi tadi malam SDA menyatakan bahwa ia tunduk terhadap keputusan partai.  Sehingga kemungkinan muktamar pada 23 Oktober kemungkinan batal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika