REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunggu kepulangan ketua fraksi Hasrul Azwar dari Medan terkait pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Apakah akan berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Wakil Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha menjelaskan, jika jika sesuai dengan ketua umum Suryadharma Ali (SDA), maka posisi PPP tetap berada di KMP.
Ia mengatakan, PPP mendukung mekanisme pemilihan sesuai undang-undang. Baik itu dilakukan dengan musyawarah mufakat atau dengan sistem paket.
"Proporsional bagus, paket juga bagus. Kita rapat dulu, belum memutuskan," kata Tamliha usai rapat konsultasi pimpinan DPR dan fraksi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).
Dalam rapat tersebut, katanya, berkembang permintaan dari Nasdem, PDIP, PKB dan Hanura yang menginginkan adanya forum konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi sebelum voting pemilihan pimpinan.
Dari KIH, menurutnya, menginginkan musyawarah untuk mufakat dan proporsional. Namun, tidak ada kata sepakat akan hal itu dalam rapat.
Ia menambahkan, PPP mengincar posisi pimpinan di Komisi I, V dan X.
Ikuti Whatsapp Channel Republika