REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengaku belum bisa memastikan apakah Prabowo Subianto akan menghadiri pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 Indonesia, pada 20 Oktober mendatang.

Ia mengatakan Prabowo memiliki hak pribadi apakah dalam menyikapi undangan pelantikan Jokowi. "Saya belum tanya Pak Prabowo langsung. Tapi datang atau tidak itu masalah pribadi," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/10).

Wakil Ketua DPR itu juga mengajak publik mengingat kembali sikap Megawati terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya Megawati juga tidak pernah memenuhi undangan Presiden SBY selama 10 tahun. Sikap Megawati tersebut menurutnya merupakan contoh dari hak pribadi.

"Bu Mega rasanya tidak pernah datang memenuhi undangan SBY. Sepuluh tahun lagi. Undangan 17 Agustus juga tidak pernah datang," ujarnya.

Selain itu, ia juga menolak anggapan kehadiran Prabowo dapat menjadi jalan rekonsiliasi antara kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dengan kubu Jokowi. Fadli mengatakan tidak perlu ada yang direkonsiliasikan antara Prabowo dan Jokowi.  Sebab Prabowo sudah mengakui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan Jokowi sebagai pemenang pemilu presiden.

"Saya kira tidak perlu ada yang direkonsiliasikan kok. Ini kan sudah menjadi keputusan di MK Pak Prabowo dan Pak Hatta sudah mengakui hasil itu," katanya.

Ia menambahkan, Gerindra tidak melihat adanya pertentangan apalagi pertikaian antara Jokowi dengan Prabowo. Fadli mengatakan Prabowo ingin segala urusan yang menyangkut kepentingan bangsa mengalir secara wajar.

"Tidak perlu dibuat-buat. Natural saja," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika