REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Penegak Hukum dan Demokrasi (FRAKSSI) menggelar aksi unjuk rasa di Markas Besar Polri, Selasa (14/10). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap institusi kepolisian untuk berani mengungkap kasus-kasus yang melibatkan tokoh dan elit politik.
"Agar tidak menimbulkan pandangan bahwa Polri melakukan praktek tebang pilih terhadap kasus yang terjadi dan yang ditangani Polri selama ini," kata Koordinator aksi Budi Irfansyah, di depan Gedung Mabes Polri, Selasa (14/10).
Dalam aksinya, beberapa massa aksi membawa obat kuat. Obat tersebut sebagai simbol agar para penyidik tetap kuat mengusut kasus-kasus yang selama ini mogok di tengah jalan.
"Kami berikan obat kuat ini agar Mabes Polri bisa meningkatkan stamina, energi, dan tidak letoy memeriksa dan menangkap mereka," ujar Budi.
Budi menyebutkan, salah satu kasus yang hampir tidak terdengar adalah kasus Lumpur Lapindo yang melibatkan Abu Rizal Bakri dan belum juga selesai. Kedua, lanjutnya, kasus pengemplangan pajak dan penambangan liar yang dilakukan oleh PT. Arutmin yang dimiliki oleh Abu Rizal Bakrie.
Selain membawa obat kuat, para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster yang berisi desakan bagi Mabes untuk memproses hukum para tokoh dan elit yang terjerat kasus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
