REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan, Aria Bima meminta pembagian jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan di DPR dilakukan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi masing-masing fraksi. 

Namun jika usul itu tak diterima, partai moncong putih itu siap tidak mendapat jatah kursi pimpinan.

"Kami siap kalau tidak dapat pimpinan. Kami siap beroposisi dalam parlemen. Kami berani, nggak takut," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (14/10).

PDIP terus membangun komunikasi dengan partai-partai di Koalisi Merah Putih (KMP) soal pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan.

Jika pada akhirnya KMP tidak memberi ruang bagi PDIP untuk mendapatkan posisi pimpinan, Aria mengaku siap. "Kalau mau sapu bersih, silakan," ujar Aria.

Anggota Fraksi PDIP itu menilai sistem paket dalam pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan merugikannya dan partai pengusung Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK.) 

Karena komposisi suara partai KMP lebih dominan ketimbang partai pengusung Jokowi-JK. Alhasil, PDIP selalu gagal memenuhi syarat paket calon pimpinan seperti diatur dalam UU MD3 dan tata tertib DPR. 

"Gara-gara paket itu saya tidak punya hak memilih dan dipilih. Idealnya dibagi merata suara pemilihan dibagi merata," katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika