REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indira Samego, menilai kabinet Jokowi harus sudah diumumkan saat pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober mendatang. Sebab, saat itu merupakan awal pemerintahan Jokowi-JK.

"Harusnya sudah diumumkan, lebih bagus sehingga tidak ada satu hari pun yang dibiarkan kosong," kata Indria saat dihubungi Republika, Selasa (14/10).

Namun, terkait persoalan transparansi pemilihan nama-nama menteri, Indria menilai itu hak prerogatif Jokowi. Dia menilai transparansi proses pemilihan kabinet terserah Jokowi sebab tergantung kebutuhan Jokowi. Di samping itu, banyaknya orang yang mau menjadi menteri di pemerintahan Jokowi.

"Transparan atau tidak itu tidak relevan karena hak Jokowi. Kalau terlalu transparan akan menimbulkan kegaduhan dan tidak efektif," jelasnya.

Menurutnya, dalam memilih kabinet tidak mudah bagi Jokowi. Menteri yang dipilih harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti kemampuan, integritas, kejujuran, rekam jejak. Selain itu, juga berkaitan dengan kesiapan Jokowi untuk secara lebih pasti menunjuk orang. Orang-orang yang dipilih harus dipastikan memang memiliki kemauan untuk bekeja keras bersama Jokowi. Masyarakat, lanjutnya, harus diberi pemahaman terkait hak prerogatif presiden. Sehingga saat Jokowi tiba-tiba mengumumkan kabinet tidak ada masalah jika yang dipilih memenuhi persyaratan menjadi menteri.

Meski demikian, kontrol dari masyarakat tetap dibutuhkan. Namun, masyarakat harus tetap menghormati Jokowi, yang sudah didukung sebagai pengganti SBY. Pengawasan masyarakat bersifat tidak terstruktur, hanya sebagai kekuatan nonpemerintah yang punya hak dalam demokrasi untuk memberikan masukan.

"Beri kepercayaan kepada Jokowi untuk memiih sesuai karakter yang dia inginkan. Buktikan pemerintahannya bisa efektif," harapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika