REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk tidak mendatangi Gedung DPR-MPR saat pelantikannya sebagai Presiden ke-7 Indonesia, pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menegaskan tidak akan ada aksi boikot atau penjegalan terhadap dirinya.
"Tanggal 20 Oktober, tidak usah ke gedung DPR. Karena biar acara pelantikan itu bisa berjalan dengan baik," ujarnya di Jakarta, Minggu (12/10).
Ia pun menilai percuma masyarakat datang berbondong-bondong ke Gedung DPR-MPR, karena selain tidak semua orang bisa masuk ke sana, petugas keamanan pun akan mensterilkan kawasan gedung tersebut dari aksi massa.
"Kawasan sekitar 3 sampai 5 Km dari gedung dewan ituu akan bersih, jadi tidak boleh ada keramaian biar acara pelantikan bisa berjalan baik," jelasnya.
Bagi masyarakat yang tetap ingin merayakan pelantikannya, Jokowi menyarankan agar semua datang ke Monas. Namun demikian Jokowi tidak menjelaskan apakah ia akan menyambangi masyarakat di Monas usai dilantik.
"Kalau Mau datang ke Monas saja," ucapnya.
Jokowi menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya 'skenario buruk' saat pelantikan nanti. Jokowi pun lebih meminta dukungan dari masyarakat setelah ia dilantik menjadi presiden, dibanding masyarakat harus 'menduduki' Gedung DPR-MPR saat pelantikan.
"Perlu saya sampaikan kepada masyarakat, relawan, memang tantangan ke depan ini berat. Oleh sebab itu saya mengajak masyarakat untuk bergerak bersama, bekerja bersama-sama," katanya.
Sebelumnya pascakeberhasilan Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan DPR dan MPR, sempat merebak isu bahwa akan adanya penjegalan dan aksi boikot terhadap pelantikan Jokowi-JK.
Untuk mengantisipasi itu, di jejaring sosial muncul ajakan untuk sama-sama mengawal dan menjaga pelantikan Jokowi-JK. Salah satunya adalah aksi #Geruduk atau gerakan rakyat duapuluh Oktober, yang mengajak masyarakat mengawal aksi pelantikan Jokowi-JK.
Ikuti informasi terkini seputar sepak bola klik di sini
Ikuti Whatsapp Channel Republika