REPUBLIKA.CO.ID,BJAKARTA -- Beredarnya rumor akan ada penjegalan dari pihak-pihak tertentu terhadap pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden ke-7 RI pada 20 Oktober mendatang harus di maknai positif oleh Jokowi.
"Itu pertanda bagus dan mencerminkan sehatnya demokrasi d Indonesia. Sehat dan tidaknya demokrasi itu kan ditandai dengan semakin kuatnya parlemen dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap Presiden," ujar Rusli Halim, salah seorang politisi muda PAN kepada ROL, Ahad (12/10).
Menurut dia, masyarakat dan kelompok civil society harus memperkuat DPR dalam peran check and balances tadi, bukan justru terjebak dikotomi KMP dan KIH dan saling melemahkan.
"KMP dan KIH itu sudah tutup buku ketika proses politik di Pilpres dan Parlemen selesai, yang ada sekarang Presiden RI, DPR RI dan MPR RI," tegas mantan ketua umum DPP IMM itu.
Ia menegaskan, masyarakat tak boleh terjebak pada politik sesat dan tak cinta Tanah Air. Saat ini berkembang opini di masyarakat yang menyebut Presiden KIH, DPR dan MPR KMP.
Ketua Umum DPP Penegak Amanat Reformasi Rakyat (PARRA) itu curiga, pihak yang terus membumbui perseteruan KMP dan KIH ini adalah hamba sahaya kelompok asing yg tidak ingin melihat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kompak.
"Kita sudah ratusan tahun dijajah asing dengan memecah belah nusantara, jangan lagi kita membuka pintu penjajahan itu dengan bayaran murah dan harus memecah belah anak bangsa dengan KMP dan KIH," sambung penggagas Kaukus Muda PAN ini.
Menurut Rusli, jika Jokowi tulus membela rakyat jangan takut dijegal, apalagi merengek minta bantuan rakyat, karena pasti dibela dengan sendirinya. Namun, jika membohongi rakyat, Jokowi harus sadar betul konsekuensinya.
"Sekarang saatnya Jokowi penuhi janji politiknya untuk membangun kabinet profesional dan tidak bagi-bagi kursi menteri kepada partai pendukung," ungkap Rusli.
"Kita lihat saja siapa menteri-menteri Jokowi itu nanti, kalau ternyata didominasi partai politik pendukungnya, artinya dia sudah membohongi 70 juta lebih masyarakat Indonesia yg memilihnya di Pilpres, kalau diawal saja sudah berbohong, pasti selanjutnya pun akan penuh kebohongan, dan rakyat wajib menagih janji Jokowi. Jika bohongnya sudah keterlaluan," cetus Rusli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
