REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai, 11 komisi yang ada di DPR saat ini sudah efektif untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

Soal wacana pemekaran komisi, menurut dia, boleh saj. Tapi hal itu akan membawa konsekuensi yang panjang dan tidak bisa begitu saja dimekarkan.

Anggota fraksi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menjelaskan, jika dilakukan pemekaran komisi, maka konsekuensinya harus ada penambahan staf dan ruangan baru untuk komisi yang ditambah.

"Selain itu, ada penambahan anggaran operasional untuk setiap komisi baru. Hal ini tidak bisa diputuskan sepihak dan mendadak," katanya.

Herman mengusulkan, kalau ada anggota dewan yang mengusulkan pemekaran komisi, sebaiknya dibuat subkomisi saja yang merupakan bagian dari komisi yang ada, bukan pemekaran.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra melontarkan usulan pemekaran komisi pada periode 2014-2019.

Menurut dia, perlunya pemekaran komisi di DPR karena banyaknya jumlah mitra komisi untuk pembahasan rancangan undang-undang (RUU) dan pengawasan terhadap pemerintah.

"Usulan pemekaran komisi ini masih wacana, karena ada komisi yang mitra kerjanya sangat banyak sehingga menjadi tidak efisien," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika