REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden dan Wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla disarankan segera memberi kepastian kepada partai politik pendukungnya perihal jumlah kursi menteri kabinet yang akan diberikan.
"Kepastian jumlah kursi ini sangat penting dan sudah dinanti sejak lama, sehingga dapat menjaga soliditas di antara partai-partai pendukung," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto, Jumat (10/10).
Menurutnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2014, hanya tinggal 10 hari lagi, sehingga sangat penting bagi partai-partai anggota koalisi Indonesia hebat (KIH) untuk mengetahui memperoleh berapa kursi menteri di kabinet.
Kepastian itu, kata dia, meskipun belum sampai nama tapi paling tidak jumlah kursi menteri yang akan diperoleh masing-masing partai politik pendukung pasangan Jokowi-JK. "Dengan adanya kepastian itu, sehingga setiap partai bisa mempersiapkan kader terbaiknya untuk diusulkan sebagai menteri," katanya.
Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mercu Buana Jakarta ini menambahkan, Jokowi bisa saja menyebut tidak ada perjanjian secara rinci soal pembagian kursi kabinet, tapi saat ini sudah waktunya memberikan kepastian soal distribusi jumlah kursi menteri kebinet.
Menurutnya kalau sampai menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden serta pengumuman kabinet, semuanya masih gelap dan tidak ada kepastian bagi partai politik maka dapat mengurangi kepercayaan dan berpotensi terjadi perpecahan di internal KIH.
Apalagi, kata Heri, pimpinan DPR RI dan MPR RI telah dikuasai oleh partai-partai politik anggota koalisi merah putih (KMP) sehingga pasangan Jokowi-JK mampu menjaga terus-menerus soliditas partai-partai pendukungnya.
"Tantangan Jokowi-JK akan semakin berat jika KIH pecah lantaran konflik pembagian kursi menteri," katanya.
ia menambahkan pembagian kursi menteri ini akan menjadi semangat baru bagi partai-partai anggota KIH, meskipun mereka telah dua kali kalah pada pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Dalam politik, kata dia, keberadaan kader partai politik pendukung di kabinet harus dipastikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika