REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses seleksi menteri Jokowi-JK berjalan secara tertutup. Padahal publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap ‘kabinet rakyat’ yang melibatkan partisipasi mereka dalam menentukan kandidat kabinet.
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, awalnya keinginan Jokowi-JK menerima masukan serta saran masyarakat mendapat apresiasi yang tinggi. Namun belakangan ini, seperti apa prosesnya dianggap semakin tak jelas.
“Kalau memang itikadnya baik untuk melibatkan rakyat, maka harus transparan dari awal hingga akhirnya. Jika publik bisa kasih saran dan masukan harusnya mereka boleh memantau seperti apa perkembangan atas usulan mereka,” kata Pangi saat dihubungi Republika, Jumat (10/10).
Dia menambahkan, ekspektasi publik terhadap komitmen Jokowi-JK atas ‘kabinet rakyat’ tak diimbangi fakta di lapangan. Kondisinya saat ini, mereka tak mendapatkan informasi, bagaimana presiden dan wapres terpilih itu mempertimbangkan nama-nama calon menteri.
Selain itu, pelibatan KPK dan PPATK dalam menelusuri rekam jejak juga masih belum jelas, padahal sisa waktu yang tersisa hanya 10 hari lagi. Padahal waktu untuk kedua lembaga itu bekerja tidak bisa praktis. Jangan sampai proses rekrutmen ini memakan waktu namun tak ada progresnya.
“Saya memang tidak tahu teknis KPK dan PPATK bekerja, namun kalau sampai sekarang mereka belum juga dilibatkan, akhirnya habis waktu Jokowi-JK. Sulit membangun kepercayaan rakyat, jangan sampai mereka kehilangan trust public,” ujar dia.
Sementara Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding mengatakan, Jokowi-JK sudah melibatkan banyak pihak dalam proses seleksi nama-nama menteri. Mereka juga mendengarkan aspirasi masyarakat yang masuk melalui tim transisi sehingga saat mengerucutkan pilihan, wajar bersifat tertutup.
Dia menilai, cara tersebut dilakukan untuk meghindari kegaduhan pemberitaan terhadap bursa kandidat menteri tersebut. Seleksi menteri ini, kata dia, tetap melalui prosedur uji kelayakan sehingga tak perlu khawatir soal integritas dan kompetensi orang yang duduk di jabatan itu.
“Jokowi-JK tentu mempertimbangkan masukan serta usulan masyarakat yang masuk. Mereka merespon semua keinginan publik,” ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika