REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap agar menteri agama yang akan ditunjuk Jokowi bukan berasal dari kalangan partai politik. PBNU khawatir Menteri Agama dari kalangan Parpol akan menyeret kepentingan Kemenag ke dalam kepentingan parpol.

"Menag jangan dari partai politik, nanti membawa kepentingan partainya," tegas Ketum PBNU, KH Said kepada Republika di kantor PBNU, Jakarta, Jumat (10/10).

Selain itu PBNU juga berharap Menag di Kabinet Jokowi-JK bisa memperhatikan kesejahteraan pondok pesantren. Pondok pesantren memiliki andil yang cukup besar bagi penyelenggaraa pendidikan di tanah air.

Said juga mengatakan PBNU mempunyai beberapa nama yang cocok untuk menjadi Menag. Terlebih NU merupakan representasi dari umat Islam terbesar di Indonesia. "Kita sodorkan beberapa nama," katanya.

Kader NU yang akan disodorkan bukan merupakan kader NU yang berasal dari partai politik. “Jangan orang dari Partai Politik, dari PKB dan PPP misalnya, meskipun orang NU,” ujarnya.

KH Said membenarkan nama Sekjend PBNU, KH Marsyudi Syuhud dan Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sodaqoh NU, KH Masyhuri Malik, sebagai kandidat yang akan disodorkan kepada presiden terpilih Joko Widodo-JK.

"Ya di antaranya itu," ucapnya.

Sumber Republika yang enggan disebutkan namanya juga menyatakn bahwa nama Katib Amm Suriah PBNU, KH Malik Madani disebut-sebut merupakan salah satu kandidat Menteri Agama yang akan disodorkan PBNU kepada Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika