REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR -- Langkah untuk menghadang jatah tiga Ketua Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gianyar, Bali oleh PDIP dirontokkan oleh partai pengusung Koalisi Bali Mandara (KBM).
"Ya saya dengar seperti itu," kata I Made Sutedja, salah seorang kader Golkar Gianyar ketika dimintai keterangannya, Jumat.
Ia berpandangan soal kebersamaan, semua kader partai harus merata mendapatkan jatah ketua di kelengkapan dewan.
Menurutnya tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun, semuanya memerlukan kerja sama yang baik.
Politisi asal Desa Temesi itu menangkap sinyal pengurangan jatah ketua di kelengkapan DPRD itu tidak terlepaskan dari hasil komunikasi dengan rekan-rekan anggota dewan lainnya.
"Ya kami kan sering ngumpul dengan partai pengusung Koalisi Bali Mandara (KBM) terdengar informasi sepeti itu," kata pria yang sudah malang melintang dalam dunia pariwisata itu.
Partai pengusung Koalisi Bali Mandara (KBM) cukup kuat di DPRD Gianyar, yang terdiri atas Golkar sebanyak tujuh orang, Demokrat lima orang, Gerindra lima orang, PKPI dua orang, Hanura tiga orang.
Semua jumlahnya 22 dari 40 anggota DPRD Kabupaten Gianyar. Sementara itu, untuk menjegal langkah Ketua Komisi didominasi PDIP, jajaran partai yang tergabung dalam Bali Mandara yakni Golkar, Demokrat, Gerindra dan Hanura bergabung untuk menjegal langkah PDIP untuk merebut jatah tiga Ketua Komisi.
Penjegalan itu dilakukan karena Fraksi Gabungan dan Gerindra tidak mendapatkan jatah Ketua pada kelengkapan dewan.
Suasana menjadi kian keruh ketika sidang paripurna ditunda karena Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat tidak menyetor nama yang duduk dikelengkapan dewan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika