REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) akan mengirimkan resolusi ke Koalisi Merah Putih di Senayan agar pemerintah segera merundingkan kembali semua perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia di Laut Timor yang dibuat sejak 1973-1997.

"Perjanjian kerja sama yang dibuat Indonesia-Australia di Laut Timor sejak 1973-1997 harus dibatalkan, dan perlu dirundingkan kembali secara trilateral bersama Timor Leste," kata Ketua YPTB Ferdi Tanoni di Kupang, Jumat, menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto soal pentingnya keutuhan NKRI.

Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen saat ini, akan mendukung sepenuhnya program pemerintahan baru yang prorakyat, karena inti perjuangan KMP di Senayan adalah menjaga keutuhan NKRI.

Keutuhan NKRI tersebut antara lain menyangkut kemandirian pangan, energi, politik serta budaya yang harus tetap dijaga sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia Bangkit dan terus berkibarnya Sangsaka Merah Putih di Bumi Pertiwi.

"Pernyataan Prabowo sangat menyentak hati kami, ketika semua kekayaan di Laut Timor, seperti minyak dan gas bumi, hampir 80 persen dikuasai oleh Australia dengan modus perjanjian kerja sama yang dibuat bersama Indonesia dari 1973-1997. Ini yang perlu kita lawan seperti yang diisyaratkan Prabowo," kata Ferdi Tanoni yang juga pemerhati Laut Timor.

Mencermati pandangan yang dilontarkan Prabowo, Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Kedubes Australia memandang penting untuk melayangkan sebuah resolusi tentang Laut Timor kepada Koalisi Merah Putih yang menguasai Senayan saat ini agar pemerintah segera mengagendakan pertemuan dengan Australia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika