REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, mengatakan sikap PPP terkait arah koalisinya saat ini adalah berdasarkan ketetapan Muktamar. Di mana menurutnya, ketentuan dalam Muktamar ke 7 pada 2011 di Bandung menyebutkan bahwa PPP harus mendukung pemerintah yang stabil. Bahkan kalau bisa, katanya, ikut serta dalam pemerintahan.

"Kita bukan berada di koalisi keduanya (Baca: KMP dan KIH). Tetapi, PPP cenderung mendukung pemerintah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar," kata Suharso kepada Republika, Jumat (10/10).   

Terkait posisi PPP, apakah masih berada di Koalisi Merah Putih (KMP) atau akan permanen di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Ia mengatakan, hal itu akan dibahas dalam Muktamar PPP dalam waktu dekat. Ia tidak menyebutkan secara pasti, kapan jadwal Muktamar tersebut. "Kalau saya mengatakan, baik di KIH maupun KMP, PPP belum ada keputusan," katanya.

Namun ia mengatakan, tidak ada koalisi permanen. Yang ada menurutnya, adalah perubahan yang permanen. Hal itu karena pada dasarnya setiap partai saling berkompetisi. Ia menilai, keputusan PPP yang memilih berkoalisi permanen dengan KMP atas langkah Suryadharma Ali dan Romahurmuziy tidak sah. Karena menurutnya, di dalam partai terdapat forum pengambilan keputusan.

Sementara, keputusan bergabung dengan KMP dikatakannya diputuskan tidak melalui rapat harian DPP partai. Bahkan tujuh hari setelah penandatanganan, SDA tidak kunjung melaporkan langkahnya tersebut. "Kalau keputusan PPP ke Koalisi Merah Putih menurut saya tidak berdasar, karena tidak ada kekuatan legitimasi konstitusi partai," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika