REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang, status pengamanan masih dikategorikan rutin. Status akan ditingkatkan bergantung pada penilaian situasi di lapangan.

Kadivhumas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny Sompie mengatakan pengamanan presiden dan wakil presiden terpilih akan dilaksanakan secara maksimal dalam operasi mantap brata.  "(Status) masih rutin," ujarnya kepada Republika, Kamis (9/10).

Terkait dengan rencana menarik tujuh Polda ke Jakarta untuk menambah pengamanan saat pelantikan presiden dan wakil presiden, Ronny mengatakan belum mengetahui tujuh Polda tersebut berasal dari mana saja.

"Saya belum tahu karena harus berdasarkan perencanaan yang dibuat asisten operasi Kapolri," ujarnya.

Ia menuturkan asisten operasi Kapolri yang nanti menyusun rencana. Sebab, harus berdasarkan pertimbangan hasil kajian di lapangan oleh badan intelijen polri.

"Informasi Polda mana dan berapa jumlah pasukan yang dikirim, saya belum dapat. Mungkin pak Kapolri sudah dapat," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman mengatakan akan menarik tujuh Kepolisian Daerah (Polda) untuk mengamankan pelantikan presiden terpilih, Jokowi pada 20 Oktober mendatang. Total diperkirakan akan ada 22 ribu personel keamanan yang diterjunkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika