REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PDI Perjuangan menilai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo terlalu lama berada di luar negeri sehingga tak paham sistem politik di Indonesia. Sebab pemakzulan (impechment) presiden dan wakil presiden tak bisa dilakukan sembarangan.

Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, parpolnya selama 10 tahun sebagai pihak oposisi tak pernah berupaya melakukan pemakzulan terhadap pemerintah. Sebab, presiden dan wapres terpilih melalui proses demokrasi yang melibatkan masyarakat secara langsung.

“Itu menjadi tradisi kami (PDIP) ketika di luar pemerintahan. Hashim ini terlalu lama berada di luar negeri sehingga tak paham sistem politik di Indonesia,” kata Hasto, Kamis (9/10).

Dia menambahkan, wacana hak veto yang akan dilakukannya juga tak bisa terlaksana begitu saja kecuali presiden dan wapres dinyatakan melanggar hukum dan UU. Menurut di, hak veto yang akan dipakai untuk menjegal pemerintahan Jokowi-JK, tidak dikenal di negara ini.

Sebeulmnya, Hashim membeberkan sejumlah strategi KMP mengusik kebijakan pemerintahan Jokowi-JK. Dengan menguasai mayoritas kursi di parlemen, ia dapat dengan mudah mengajukan veto terhadap 100 posisi penting yang berada di bawah kewenangan presiden.

“Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk dalam posisi-posisi itu,” kata Hashim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika